SOSIALISASI PERMENPANRB NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Bumbu mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 bertempat di Gedung Mahligai Bersujud Kapet Batulicin.

 

Materi disampaikan oleh Tim Efektif Optimalisasi Pelaporan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) BPKSDM Kabupaten Tanah Bumbu. Tim menyampaikan poin-poin penting perbedaan antara PermenPANRB 8/2021 dan PermenPANRB 6/2022. 

Perubahan yang pertama adalah pada ruang lingkup pengelolaan. Sebelumnya ruang lingkup pengelolaan kinerja berfokus pada PNS saja, namun pada PermenPANRB 6/2022, ruang lingkup pengelolaan kinerjanya mencakup seluruh ASN yaitu PNS dan PPPK. 

Perubahan kedua dapat dilihat pada tahapan. Tahapan pertama yaitu perencanaan kinerja. Sebelumnya meliputi perencanaan dan penetapan SKP, sedangkap perencanaan kinerja pada PermenPANRB 6/2022 meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Tahapan kedua adalah Pelaksanaan, Pemantauan, dan Penilaian kinerja pegawai yang meliputi bimbingan dan konseling kinerja, sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Tahapan ketiga adalah penilaian kinerja yang meliputi penilaian SKP dan perilaku kerja, sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 meliputi evaluasi kinerja pegawai. Tahapan keempat yaitu tindak lanjut hasil penilaian kinerja yang meliputi penghargaan dan sanksi.

Perubahan ketiga dilihat pada perilaku kinerja dimana sebelumnya meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama dan kepemimpinan, sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 perilaku kerjanya disesuaikan dengan core value ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 

Perubahan keempat yaitu standar perilaku kerja yang sebelumnya ditetapkan sesuai jenjang jabatan dalam bentuk level, sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 panduan perilaku pada core values ASN tanpa pelevelan dan dapat diberikan ekspektasi khusus pimpinan atas perilaku ASN. 

Perubahan kelima adalah pada format SKP. Pada PermenPANRB 8/2021 terdapat 2 (dua) model SKP yaitu Model Dasar dan Model Pengembangan dengan pendekatan kuantitatif dan SKP adalah rencana kinerja (hasil kerja) saja, sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 model SKP menggunakan pendekatan indikator kuantitatif dan kualitatif, serta SKP adalah rencana kinerja yang memuat hasil kerja dan perilaku kerja. 

Perubahan keenam adalah pada penilaian kinerja. Pada PermenPANRB 8/2021 penilaian kinerja menggunakan rumus matematis, pembobotan cascading direct dan non-direct, serta pembobotan kinerja utama dan tambahan. Sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 menggunakan kuadran kinerja, metode cascading, dan tanpa ada persyaratan pembobotan tertentu pada kinerja. 

Perubahan ketujuh adalah pada PermenPANRB 6/2022 kinerja JF tidak lagi dikaitkan dengan butir kegiatan dan angka kredit. Kemudian untuk ketentuan peralihan, manajemen kinerja pegawai periode bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2021 tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

 

Tim Efektif Optimalisasi Pelaporan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) BPKSDM Kabupaten Tanah Bumbu menjelaskan poin penting dalam Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 ialah transformasi perubahan struktur organisasi. Jika sebelumnya organisasi di ASN itu organisasi tradisional dengan sistem top down organization, di Permenpan RB ini kita bertransformasi menjadi organisasi yang agile dan diharapkan mekanisme kerja agile mendukung pengelolaan kinerja ASN.

Bahwa dalam pelaksanaannya, harus ada keselarasan antara kinerja organisasi dan kinerja individu. Disitulah pentingya dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai sejak perencanaan. Pelibatan sejak perencanaan penting agar pegawai tahu tujuan dan apa yang harus diselesaikan.

Dalam dialog kinerja, harus ada diskusi tentang hasil apa yang diharapkan dari pegawai, dukungan apa saja yang bisa diberikan oelh pimpinan agar pegawai bisa memenuhi ekspektasinya. Selain itu perlu ada komunikasi terkait konsekuensi atas pencapaian kinerja, indikator keberhasilan kinerja dan skema pertanggungjawaban. Dialog ini penting karena nantinya penilaian kinerja tidak hanya dihitung dari kesesuaian hasil dengan rencana kerja, tapi juga ekspektasi pimpinan. Jika dialog sudah dilakukan sejak perencanaan, proses sampai evaluasi, harapannya tidak ada gap antara ekspektasi dan hasil kinerja.

Lampiran :